 |
| Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama rombongan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial PKH BPNT di Dataran Engkuputri Batam, Selasa (19/4). |
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama rombongan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial PKH BPNT/Sembako dan BLT Minyak Goreng di Dataran Engkuputri Batam, Selasa (19/4).
Untuk PKH, yang disalurkan yakni tahap 2 kepada 18.866 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp 15.164.075.000,-.
Rudi menyampaikan pemerintah terus berusaha untuk mengayomi masyarakat. Berbagai bantuanpun diberikan. Hanya saja, ia mengajak KPM untuk memiliki tujuan naik tingkat ke depan.
"Rasa syukur patut kita ucapkan, bantuan selalu disalurkan. Tapi saya mengetuk hati kita, sewaktu-waktu kita harus bangkit, ekonomi bapak ibu harus lebih baik," harap Rudi yang turut diamini para KPM yang hadir.
Rudi menyampaikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejak awal pihaknya melakukan berbagai terobosan pembangunan. Dari titik utama kota hingga pemukiman.
Kini, Batam sedang mengembangkan Bandara Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Batuampar, hingga KEK Kesehatan.
"Tak lain kita membangun ini semua untuk masyarakat," ucap Rudi.
Di depan rombongan Komisi DPR RI, ia juga mengungkapkan sejak awal pandemi pihaknya tak menutup kegiatan industri. Terucap syukur, kebijakan ini tepat dan turut membuat ekonomi Batam tumbuh sebesar 4,75 persen pada tahun 2021.
"Target saya 2022 ini selesai, mudah-mudahan di atas 6 persen," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, mengapresiasi gebrakan pembangunan dan visi Rudi. Ia mengaku senang Batam memiliki kepala daerah yang berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat dan keluar dari garis kemiskinan.
"Saya sungguh luar biasa senang mendengar pernyataan pak Rudi. Biasanya banyak daerah yang justru minta tambah bantuan BLT, tapi pak Rudi justru ingin masyarakatnya keluar menuju sejahtera," kata dia.
Menurut dia, ini sejalan dengan program Komisi VIII DPR RI, KPM diharapkan naik tingkat menjadi keluarga sejahtera. Namun demikian, pemerintah dan legislatif tak akan menutup mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Penerima PKH sekitar 10 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp 43 triliun. Kami terus mendorong KPM naik tingkat menjadi keluarga sejahtera. Kalau 1 juta saja dulu dari 10 juta tersebut, ini luar biasa," imbuhnya.
Di penghujung acara, Walikota dan rombongan Komisi VIII DPR RI memberikan secara simbolis bantuan kepada perwakilan KPM.
